Partisipasi Harus Dihapuskan, Dewan Dukung Kejari

NUNUKAN- Anggota komisi III DPRD Nunukan Haji Muslimin merespon positif tindakan Kejaksaan negeri Nunukan yang menindaklanjuti dugaan pungutan liar, saat penerimaan siswa baru. Menurutnya, sudah seharusnya sekolah tak lagi membebankan orang tua murid dengan berbagai pungutan termasuk partisipasi.
“Tindakan kejari Nunukan itu adalah tindakan yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sejak dahulu saya sudah katakan, bagimana upaya pemerintah disini supaya menangani paling tidak di Nunukan mendekati sekolah geratis,”katanya.
Muslimin mengaku heran, karena ditingkatan bawah, masih ada saja sekolah-sekolah yang memungut berbagai biaya yang membebankan orang tua murid.
“Apakah dia namanya uang komite dan sebagainya, yang jelas harus ada upaya dari pihak sekolah agar jangan memberatkan orang tua siswa,”katanya.
Menurut politisi PPP ini, dewan sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah agar meminimalisir pengeluaran orang tua. Caranya, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah.
“Nah persoalannya, pengawasan dari disdik itu yang kurang. Bahkan, mudah-mudahan tidak terjadi, Kadiknas Nunukan yang membenarkan itu,”katanya.
Ia mengatakan, Pemkab Nunukan juga harus jeli, karena selama ini DPRD sudah berupaya semaksimal mungkin agar dalam setiap penganggaran, pendidikan mendapatkan prioritas.
“Setiap pembahasan anggaran, dewan sudah koar-koar. Tolong biayai semua sekolah, jangan memberatkan orang tua siswa,”katanya.
Muslimin menegaskan, sejak awal DPRD sudah menyampaikan agar Pemkab Nunukan mengantisipasi masalah kekurangan tenaga pengajar, agar tidak terjadi persoalan seperti yang dihadapi SMA negeri 2 Nunukan. Dimana, puluhan guru honornya terpaksa dibiayai dari uang partisipasi karena jumlah tenaga pengajar PNS disana, hanya empat orang saja.
“Tapi persoalannya itu, anak buah beliau (bupati,red) dibawah tidak bisa membaca pola pikir bupati. Itulah dampaknya. Kami selalu ngotot, kalau tidak ada tenaga pengajar, kita adakan. Jangan anggaran dijadikan alasan,”kata Muslimin yang mengatakan, dewan sudah mengingatkan agar tahun ini tidak ada lagi pungutan di sekolah.
Dirinya sendiri tetap ngotot agar pungutan di sekolah di hapuskan.
“Tentunya saya juga akan terus memperjuangkan agar anggaran pendidikan terus ditambah. Hanya persoalannya, mau tidak disdik mengusulkan itu?,”ujarnya.
Muslimin mengatakan, karena pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, sudah seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan.
“Kalau dalam keadaan terpaksa, ketelibatan orang tua dalam dunia pendidikan memang harus. Tetapi bukan penganggaran, dan kalaupun menyangkut anggaran, itu harus dipilah-pilah,”katanya.(noe)