Berbekal Edaran Disdik, SMA 2 Ngotot Pungut Biaya Pendaftaran

NUNUKAN- Meskipun kejaksaan memberikan warning kepada sekolah-sekolah di Nunukan agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan pusat, namun SMA Negeri 2 Nunukan tetap ngotot melakukan pungutan biaya pendaftaran maupun partisipasi.
Kepala SMA 2 Nunukan Husin Manu mengatakan, untuk pendaftaran siswa baru, pihaknya memang menungut setiap calon siswa sebesar Rp20 ribu.
“Saya sementara ini memungut masih berdasarkan edaran Disdik Nunukan. Karena sampai saat ini belum ada edaran kembali dari Disdik, untuk mengambilkan dana tersebut,”kata Husin sambil menunjukkan edaran yang ditandatangani langsung kepala Disdik Nunukan Walijo.
Husin mengatakan, hingga kini pihaknya belum pernah menerima edaran yang melarang pengutan untuk digunakan membiayai sejumlah fasilitas sekolah.
“Saya belum pernah menerima edaran itu,”tegasnya.
Dikatakannya, jika sekolah memang dilarang memungut partisipasi dari siswa baru, tentu pihaknya akan kesulitan.
Sebab, ada 22 tenaga honor lepas yang dibiayai dari dana partisipasi itu.
“Dari 26 tenaga disini, hanya empat orang yang pegawai negeri. Tenaga honor ini kan perlu kita berikan honor,”katanya.
Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pembelian alat tulis kantor serta kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan mutu siswa.
“Dana itu bukan kami yang kelola, tapi langsung dari komite. Nah kalau itu dilarang, kami jadi bingung,”katanya.
Husin memberikan gambaran, pada tahun lalu setiap siswa baru dipungut biaya partisipasi sebesar Rp600 ribu dan uang komite sebesar Rp50 ribu setiap bulannya.
Menurutnya, sekolah akan kesulitan berjalan jika hanya mengharapkan bantuan dari Pemkab Nunukan.
“Misalnya saja, kami punya program untuk moubeler karena di sekolah ini belum ada. Sementara itu masih di lelang, mau tidak mau kami pinjam ke sekolah lain,”katanya.
Padahal, kata Husin, seharusnya guru-guru tidak perlu lagi memikirkan masalah moubeler.
“Kami harusnya taunya cuma mengajar,”katanya.
Pemkab Nunukan sendiri hanya membantu sebesar Rp19 ribu persiswa yang dananya digunakan untuk operasional sekolah.
“Kalau dibilang ada dana yang besar untuk sekolah, saya belum pernah menerima. Coba tanyakan ke Disdik itu. Kami dari Pemda hanya dapat bantuan Rp.19 ribu persiswa, kalau dana lain tidak ada. Dana operasional semester lalu saja belum kami terima,”kata Husin.
Hingga kini, pihak sekolah belum memungut partisipasi dari siswa baru. Namun, ia mengatakan, selagi belum ada edaran yang melarang pungutan itu, pihaknya akan menyerahkan hal itu ke komite sekolah.
“Yang jelas kami akan serahkan kepada pengurus komite, kami tidak turut campur. Kami hanya menyerahkan ini program kami, mau didukung atau tidak kami serahkan pada pengurus komite. Jangan sampai sekolah ini asal jalan saja,”ujarnya.(noe)