'Seret' Bupati Nunukan Jika Terlibat Korupsi

NUNUKAN- Koordinator LSM Indonesian Guard (IG) Jakarta, Rahmat A Kusuma Berharap, jajaran kejaksaan negeri Nunukan melakukan pembersihan di tubuh pemerintah kabupaten Nunukan dengan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi di daerah ini.
"Tindakan itu harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk mungkin orang nomor satu (bupati,red) di Nunukan,"desaknya.
Saat ini, kata Rahmad, pihaknya tinggal menunggu keberanian dari aparat penegak hukum untuk menengakkan kasus korupsi di Nunukan.
Ia sendiri menilai, tindakan yang sudah dilakukan kejari Nunukan dengan menahan bahkan melimpahkan kasus-kasus korupsi di Nunukan, merupakan suatu tindakan yang luar biasa ditengah kebuntuan penanganan kasus korupsi di daerah ini.
"Tetapi IG tetap berharap, tindakan itu tidak hanya terbatas pada para keroco. Tetapi harus pada orang yang dianggap bertanggunjawab terhadap terjadinya kasus-kasus korupsi dan perusakan hutan di Nunukan,"harapnya.
Sebelumnya, Sekretaris LSM L-Hairindo Nunukan, Haris Arleck Aseggaf, mengatakan, secara kelembagaan pihaknya memberikan dukungan moral kepada kejaksaan negeri Nunukan.
"Ini berdasarkan realitas. Bahwa masyarakat di Nunukan sangat mendukung langkah pemberantasan korupsi itu,"katanya.
Menurutnya, hukum merupakan panglima diatas segala-galanya yang harus ditegakkan di Nunukan.
"Jangan lagi kita berbicara kebijakan disini. Namun hukum yang harus dikedepankan,"katanya.
Haris mengatakan, penetapan para tersangka disusul penahanan merupakan hal yang sudah lama diimpikan masyarakat di daerah ini. Sebab sebelumnya tindakan serupa belum pernah dilakukan aparat penegak hukum sejak kabupaten Nunukan terbentuk.
Namun, Haris juga berharap Kejari Nunukan fair dan tidak tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Artinya, kata dia, siapapun dia dan di lembaga apapun itu, Kejari juga harus berani mengambil tindakan.
"Pemberantasan korupsi ini harus dilakukan sampai ke akar-akar pelakunya,"harapnya.
Haris menilai, ada kesan institusi tertentu belum tersentuh hukum.
"Tidak usahlah jauh-jauh, di depan mata kita saja banyak proyek yang secara kasat mata sudah tidak betul pekerjaannya,"kata dia.
Padahal, proyek-proyek itu malah menghabiskan dana hingga puluhan miliar.
"Apalagi separuh APBD Nunukan dikelola dinas pekerjaan umum. Cuma saya meragukan, apakah benar tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menelan anggaran hingga ratusan miliar itu,"kata Haris.(noe)