Demo Kejari, Warga Pertanyakan Ijin Pemeriksaan Bupati

NUNUKAN- Sejumlah massa yang dikomandoi Pemuda Pancasila, Rabu (3/12) hari ini melakukan unjuk rasa ke Mapolres Nunukan, Kejari Nunukan dan Pengadilan Negeri Nunukan.
Di kantor Kejari, warga sempat mempertanyakan ijin presiden untuk memeriksa bupati Nunukan, terkait keterlibatannya dalam panitia 9 untuk pengadaan tanah tahun 2004, yang telah menyeret tiga tersangka.
"Kapan ijin presiden keluar?,"tanya Muhidin, salah seorang tokoh masyarakat yang ikut bergabung dalam aksi itu.
Kepala kejaksaan negeri Nunukan, Suleman Hadjarati yang langsung menerima massa mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk mendapatkan ijin presiden itu.
"Kami sudah melakukan sesuatu, tapi hal itu diluar kemampuan kami. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin. walau baru sedikit, paling tidak sudah ada,"kata Kajari.
Aksi itu sendiri diikut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nunukan, Pemuda Pancasila, Almanak, Banteng Muda Indonesia, Pemuda Panca Marga, LSM Lingham, LSM L-Heirindo serta sejumlah tokoh masyarakat.
Selain menyampaikan orasi, warga juga menggelar sejumlah spanduk dan poster yang diantarnaya bertuliskan, "wahai hamba-hamba Allah yang korup, bertobatlah mencuri uang rakyat."
Massa yang tiba dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, awalnya melakukan aksi di lapangan Tri Brata, Mapolres Nunukan.
"Rakyat membayar pajak, tapi yangnya dimakan para pejabat korup,"kata Muhammad Sakir, dari Pemuda Pancasila.
Disini, demonstran ditemui Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko. Kepada massa, Kapolres berharap warga mempercayakan penegakan hukum pada aparat.
Puas menyampaikan aspirasnya, aksi dilanjutkan ke kantor Kejari Nunukan, yang hanya bersebelahan dengan Mapolres.
Warga juga ditemui langsung Kajari Nunukan, Suleman Hadajrati.
Kajari yang didaulat berbicara mengatakan, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara berjamaah dalam waktu dan tempo yang cukup lama dengan membutuhkan tenaga yang profesional.
"Tentunya banyak kendala yang dihadapi. Tapi kami berusaha dengan batas kemampuan yang ada,"janjinya.
Tak sampai 20 menit, aksi kemudian dilanjutkan ke kantor pengadilan negeri Nunukan. Massa diterima ketua PN Nunukan, Sugeng Hiyanto.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 13 tuntutan. Yakni, meminta aparat penegak hukum membersihkan Nunukan dari pejabat korup tanpa pandang bulu, status, pangkat, jabatan atau golongan.
Warga berjanji akan mengawal dan mendukung sepenuhnya langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dan memberantas para aktor dan pelaku tindak pidana korupsi.
"Kami masyarakat Nunukan menolak sistem tebang pilih aparat penegak hukum dalam menindak dan menghukum pelaku korupsi,"kata ketua PP Nunukan, Haji Nurdin.
Menurutnya, masyarakat siap berharapan dengan para oknum masyarakat, kelompok dan golongan tertentu yang bermaksud mengahalang-halangi aparat penegak hukum dalam penindakan para pejabat korup di Nunukan.
Hal lainnya, mereka meminta transparansi dan informasi terbuka para penegak hukum dalam memproses kasus-kasus korupsi di Nunukan.
Meminta aparat membongkar dan menelusuri seluruh dugaan dan indikasi kasus-kasus korupsi yang mandeg, yang terjadi pada masa lampau.
Dalam pernyataannya itu juga, massa menolak mutasi jabatan para penegak hukum yang komitmen sedang melakukan proses penegakan hukum terhadap para pejabat korup di Nunukan sebelum menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya.
"Meminta aparat penegak hukum agar memeriksa dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap indikasi dan dugaan korupsi di Nunukan,"sebutnya.
Dan yang terpenting, aparat didesak memberantas dan membersihkan lembaga hukum dari oknum aparat penegak hukum yang menjadi mafia peradilan serta gemar menjadi cukong dan backing para pejabat korup di Nunukan serta bersikap adil sesuai dengan peraturan dan perungang-undangan yang dimanatkan dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.(noe)