Senin, Desember 29, 2008

Kasus Korupsi Bermunculan, Kinerja Bawasda Dipertanyakan

NUNUKAN- Munculnya sejumlah kasus korupsi yang akhirnya menyeret beberapa pejabat di daerah ini, dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan yang dilakukan badan pengawas daerah (Bawasda).
Serikat Pelajar Nunukan (SPN) mempertanyakan sejauhmana eksistensi lembaga yang kini berubah nama menjadi inspektorat kabupaten itu.
"Kalau misalnya lembaga itu bekerja maksimal, harusnya sinyal-sinyal adanya indikasi dugaan korupsi sudah bisa tertangkap,"kata ketua SPN, Saddam Husin.
Dengan demikian, kata Saddam, hasil pengawasan internal itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan daerah ini untuk mengambil tindakan.
Yang justru membuat Saddam tercengang, Bawasda dalam pemeriksaan yang dilakukan ternyata belum menemukan adanya indikasi penyimpangan ditubuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Hal itu diperkuat dengan pernyataan wakil bupati Nunukan, Kasmir Foret yang menyebutkan selama ini Bawasda belum pernah melaporkan adanya temuan yang terindikasi korupsi.
"Kalau seperti ini kan perlu dipertanyakan lagi, apakah inspektorat benar-benar bekerja sesuai tupoksinya?. Jangan lantaran hanya berbentuk pengawasan internal, ada hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi,"katanya.
Padahal, aturan yang digunakan jaksa maupun Bawasda, sumbernya hanya satu.
"Saya yakin, pegangan jaksa dan inspektorat, pasti sama. Kalau bertahun-tahun tidak pernah ada temuan, patut diduga ada yang bermain disini,"ujarnya.
Saddam mengatakan, tindakan preventif perlu dilakukan Inspektorat untuk mencegah semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oknum di SKPD.
"Katakan apa yang benar, jangan ada yang coba-coba ditutupi,"katanya.
Dalam persoalan lainnya, Saddam juga menyoal pengawasan internal yang dilakukan terhadap PNS di daerah ini.
Ia memberikan contoh, bupati Nunukan dengan tegas mengeluarkan surat keputusan yang melarang SKPD menerima tenaga honor, kenyataannya masih banyak instansi yang tetap melakukan perekrutan pegawai.
"Tentunya untuk membiayai para pegawai ini, akan dibebankan pada anggaran daerah,"katanya.
Masalah lainnya, banyak perilaku para pegawai yang masih luput dari perhatian inspektorat.
"Masih banyak pegawai yang ke tempat-tempat maksiat, melakukan perjudian termasuk beristri dua, tapi belum ada tindakan apa-apa dari Inspektorat. Padahal tindakan mereka itu sudah jelas melanggar aturan kepegawaian,"katanya.
Soal perilaku para PNS ini, Inspektur kabupaten Nunukan, Abdul Karim mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan sepanjang ada pengaduan dari masyarakat.
"Selama ini belum ada masyarakat yang mengadukan perilaku para PNS di Nunukan,"ujarnya, saat diwawancarai baru-baru ini.(noe)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Sampaikan Komentar Anda Terhadap Berita Ini